image

BPPRD Kota Jambi Catat Kinerja Positif, Raih Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori "Baik" pada Tahun 2025

JAMBI Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi terus menunjukkan tren positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan rilis informasi resmi yang beredar BPPRD Kota Jambi pada tahun 2025 berhasil memperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,75.

Perolehan angka tersebut menempatkan kualitas pelayanan BPPRD Kota Jambi ke dalam Kategori Baik.

Pencapaian ini bukanlah angka tanpa dasar. Hasil ini merupakan cerminan dari evaluasi menyeluruh yang didapatkan dari berbagai kanal. Berdasarkan rekapitulasi data dari hasil survey tim lapangan yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak, serta sentimen positif yang terekam secara komprehensif melalui media online maupun offline, masyarakat menilai bahwa standar pelayanan di BPPRD Kota Jambi telah berjalan dengan optimal.

Menyikapi capaian tersebut, pihak BPPRD Kota Jambi menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat Kota Jambi. Melalui pengumuman resminya, instansi ini menegaskan tiga poin utama yang menjadi fokus ke depan:

  • Motivasi Peningkatan: Penilaian IKM ini akan dijadikan sebagai motivasi utama bagi seluruh jajaran BPPRD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  • Komitmen Layanan Prima: Pihaknya berkomitmen untuk selalu memberikan layanan yang cepat, transparan, mudah, dan berintegritas tanpa kompromi.
  • Sinergi Publik: BPPRD mengajak seluruh warga untuk bersama-sama membangun iklim pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif untuk Kota Jambi.

Prestasi ini menjadi wujud nyata dari dedikasi instansi terkait dalam melayani masyarakat. Hal ini selaras dengan semboyan yang terus digaungkan oleh jajaran BPPRD, yakni : "Melayani dengan Hati, Untuk Kota Jambi yang Bahagia."

Diharapkan, dengan capaian IKM di tahun 2025 ini, BPPRD Kota Jambi dapat terus berinovasi dan mempertahankan predikat baik ini di tahun-tahun mendatang demi optimalisasi pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.